Diskominfo Ikuti Sosialisasi Inpres RAN P4GN

Diskominfo Ikuti Sosialisasi Inpres RAN P4GN
Diskominfo Ikuti Sosialisasi Inpres RAN P4GN

Kota Serang - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengikuti acara Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara virtual melalui video conference, di Lt. 2 ruang Command Center Bidang TIK Diskominfo, KP3B - Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (08/07/2020). 


Acara yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN - RI) dibuka oleh Sekretaris Utama BNN Drs. Dunan Ismail Isja, M.Si., sekaligus menyampaikan materi mengenai Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Adapun peserta dari acara tersebut yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan BNN Provinsi Banten serta OPD dan BNN di seluruh Indonesia. 

Disampaikan Sekretaris utama BNN bahwa pada rentang tahun 2018-2019, angka prevalansi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menunjukan tren penurunan berdasarkan hasil survei yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Sedangkan penugasan pada Inpres RAN P4GN 2020-2024 yaitu (a) Menkopolhukam memfasilitasi kepala BNN. (b) Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda. (c) Sekretaris Kabinet (Seskab) melakukan pengawasan pelaksanaan Inpres. (d) Kepala BNN bertugas (1) Mengkoordinasikan K/L serta berkoordinasi dengan Pemda dalam melaksanakan RAN P4GN 2020-2024, (2) Bersama Menteri Bappenas melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan RAN P4GN, (3) Melaporkan kepada presiden hasil monev pelaksanaan RAN P4GN yang dilaksanakan bersama dengan menteri Bappenas setiap 6 bulan sekali, (4) Melaporkan hasil pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024 berdasarkan laporan K/L/D setiap akhir tahun anggaran.

Hadir pada acara tersebut narasumber dari Direktrorat Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan umum  Drs. Syarmadani, M.Si dengan materi Peran Kemendagri Dalam Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika (PN). Disampaikan hasil monitoring kemendagri sampai bulan Juni 2020, di 34 provinsi terhadap pelaksanaan/implementasi P4GN dan PN yaitu  terdapat 19 provinsi yang telah menyusun Perda , 22 Provinsi yang telah membentuk tim terpadu, 13 Provinsi yang telah menyusun rencana aksi daerah (rad). Setiap daerah Provinsi di seluruh Indonesia agar dapat mengimplementasikan P4GN dan PN dengan membuat Tim terpadu (Timdu) , Rencana aksi daerah (Rad) dan Peraturan Daerah (Perda). 

Adapun Timeline Pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- Sosialisasi tingkat K/L peserta seluruh K/L tanggal 6 juli 2020
- Sosialisasi tingkat provinsi/kab/kota dibagi 3 zona wilayah : tanggal 8 juli zona barat, tanggal 9 juli zona tengah, tanggal 22 juli zona timur, peserta BNNP/BNN Kab/Kota dan OPD.

Timeline penyusunan PK RAN &. P4GN Pengenalan aplikasi Inpres nomor 2 tahun 2020 yaitu tanggal 13 s.d 21 Juli 2020, peserta seluruh K/L.

Sementara itu, aksi generik/wajib RAN P4GN 2020-2024 yaitu :
1) penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan Prekursor Narkotika kepad pejabat negara, ASN, TNI, POLRI, dan masyarakat. 
2) Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup K/L/D (Kementerian /Lembaga/Daerah) 
3) Tes urin kepada seluruh ASN di lingkup K/L/D
4) tes urin kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan
5) pembentukan satgas/relawan anti narkotika dan Prekursor Narkotika 
6) pengembangan topik anti narkotika dan Prekursor Narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pendidikan kedinasan. 

Sedangkan akksi khusus RAN P4GN thn 2020-2024, terdapat 26 aksi antara lain :
- Bidang Pencegahan (15 aksi) : peningkatan kampanye publik, deteksi dini, pendidikan anti Narkotika, pemberdayaan masyarakat kawasan rawan narkoba. 
- Bidang Pemberantasan (11 aksi) : pembersihan kawasan rawan narkoba, pengawasan pintu masuk wilayah, pengembangan sistem interdiksi terpadu, pengawasan Prekursor Narkotika. 
- Bidang Rehabilitasi (4 aksi) : peningkatan aksesilitas layanan rehabilitas, peningkatan SDM layanan rehabilitasi. 
- Bidang Penelitian Pengembangan data dan informasi (2 aksi) : pelaksanaan penelitian, penyajian data dan informasi.