1. Profil Diskominfo Tahun 2020
2. Profil Diskominfo Tahun 2021 (Pergub 38 tahun 2020)
3. SOTK Diskominfo Tahun 2021
4. Visi dan Misi Diskominfo
5. Profil Pejabat Struktural
6. SDM Diskominfo Kepegawaian
7. Informasi Pelayanan
8. Sejarah Dinas
9. Unit Kerja
10. Download disini Profil Kepegawaian Diskominfo
11. Klik Disini Statistik Pegawai Diskominfo

Rekap LHKPN 2018 (audited)

Rekap LHKPN 2019

1. Klik disini Renstra Diskominfo 2017-2022

2. Klik disini Renja Tahun 2018

3. Klik disini Perubahan Renstra 2017 - 2022

4. Klik disini Renja Tahun 2020

5. Klik disini Renja Tahun 2019

Klik disini DPA TA 2021

Klik disini DPA TA 2020

Klik disini DPA TA 2019

1. RENJA 2018
2. RENSTRA 2017 - 2022
3. PERJANJIAN KINERJA
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
5. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
6. LAPORAN CAPAIAN KINERJA
7. PENANGUNG JAWAB PROGRAM dan KEGIATAN
8. DATA ASET DAN SARANA PRASARANA

1. UU NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN

2. UU NOMOR  19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

3. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

4. UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

5. PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PPID

6. PERMENKOMINFO NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7. PERPRES 2018 NOMOR 95 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SPBE

8. PP NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG IMPLEMENTASI UU KIP 

9. PERDA NOMOR 6  TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10. PERKI 1 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI PUBLIK

11.PERGUB NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SOTK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

12. PERGUB NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK TIK

13. PERGUB NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CCTV 

14. PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK 

15. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH BANTEN

16. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA (SDI)

17. SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 

18. PERGUB BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PPID

19. SK KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 

20. UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009

21. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020

22. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020

23. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020

24. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG  GUGUS TUGAS BARU

25. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA (COVID-19)

26. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

27. SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

1. Neraca SKPD

2. Neraca 2019

3. LRA Juni 2020

4. LRA 2019

5. Laporan Keauangan Prognosis Diskominfo 2020

6. CALK 

7. Daftar Aset Diskominfo

Klik disini Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 2020

klik disini Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2017 2018 2019 

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08:00 - 15:00 wib

Istirahat           : 12:00 - 13:00 wib

Jumat              : 08:00 - 15:30 wib

Istirahat           : 11:30 - 13:00 wib

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya perlembar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Klik disini LKIP Tahun 2017

Klik disini LKIP Tahun 2018

Klik disini LKIP Tahun 2019

Klik disini LKIP Tahun 2020

Klik disini LKIP Tahun 2021

1. https://epormas.bantenprov.go.id

2. https://lapor.go.id/

Klik disini Formulir Keberatan Informasi Publik

Klik disini Alur Permohonan Informasi Publik.mp4

1. SOP Penyusunan DIDP Provinsi Banten

2. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Provinsi Banten

3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Provinsi Banten

4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

6. SOP Penyusunan DIDP 

7. SOP Pelayanan Informasi Publik

8. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

9. Alur Grapis Permintaan Informasi Publik

Klik disini https://lpse.bantenprov.go.id/eproc4/lelang#

1. SOP Darurat Gempa Bumi 

2. SOP Evakuasi Kantor

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/I Pengguna Layanan Informasi Publik
Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
DISKOMINFO STAISTIK dan PERSANDIAN Provinsi Banten

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Banten. Berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ini, kami berharap mendapat gambaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat.
Semoga Bapak/Ibu/Sdr/I berkenan membantu kami dengan berpartisipasi dalam survey ini.
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terima kasih.

Silahkan Download Kuesioner : setelah diisi, dikirim kembali via email : diskominfo@bantenprov.go.id

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten) Blok F No. 1 Kecamatan Curug, Kota Serang - Provinsi Banten Email : diskominfo@bantenprov.go.id Telepon : (0254) 7824104

Google maps Klik disini