Pemerintahan

Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., mempunyai target akan terus meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Banten bahkan melampaui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, potensi dan aset yang dimiliki Provinsi Banten sangat melimpah, hanya perlu dikelola secara baik.

"Kita punya aset wilayah yang potensial. Ada bandara internasional dan banyak daerah pemukiman baru yang sedang dan akan dibangun," ucap Gubernur ini di acara rapat Koordinasi Pembuka Tim Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Banten bersama Polda Banten di Hotel Horison Grand Serpong, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (21/2/2019).

Kedepan, lanjut Gubernur, dalam rangka mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), Pemprov Banten akan membangun UPT Samsat yang baru.

"Nanti masyarakat yang baru tinggal di Banten, dorong supaya bayar pajak kendaraan di Samsat Banten. PAD itu akan menjadi milik kita, ini kan potensi, yang penting jangan dikorupsi," tegasnya 

Sebab sejatinya, jelasnya, ada perubahan dan langkah besar yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya memberdayakan pameran mobil internasional yang rutin digelar di Serpong, Kota Tangerang Selatan, agar pembeli mobil nantinya menjadi pengguna pajak tetap di Banten.

"Ada langkah spektakuler yang harus kita lakukan untuk mendongkrak pajak," tuturnya

Menurut Gubernur, PAD Banten setiap tahunnya terus mengalami peningkatan cukup signfikan. Apabila digabungkan antara PAD Pemprov sekitar Rp 12 triliun dengan APBD kota dan kabupaten di Banten yang menembus angka Rp 38 triliun.

“Kalau dikelola baik semuanya nanti bisa mencapai Rp 50 triliun. Makanya target kita bisa melebihi pendapatan Provinsi DKI Jakarta. Target saya itu, Jakarta harus kita kalahkan. Kalau kita sinergis dan total capaian Rp 50 triliun bisa kita dapat, mendekati pendapatan Jakarta," ujarnya yakin.

Gubernur menjelaskan, setiap bertemu Presiden selalu disampaikan soal progres dan potensi di Banten. Karena persoalan tempat bisnis, jasa keuangan hingga gengsi orang mengenakan plat nomor polisi antara Polda Banten dan Metro Jaya saja berpengaruh dalam pendapatan di Banten.

"Kegiatan tarik bongkar muat kenapa mesti ke Tanjung Periuk Jakarta, malah bikin kemacetan di daerah di Banten. Industrilisasi yang ada di Banten tapi kenapa harus berkantornya di Jakarta. Ini harus kita geser dan itu saya sudah sampaikan ke Presiden. Kalau nanti semua sudah bisa dilakukan di Banten, maka PAD buat Pemprov Banten, pekerjanya dari kita. Intinya semua itu untuk kemajuan rakyat Banten,”paparnya

Oleh karenanya, Gubernur menegaskan agar kedepan para pelaku industri dapat berkantor di  di luar daerah Banten. "Supaya pajaknya bisa kita pungut di Banten," pungkas Gubernur.