Pemerintahan

Tangerang - Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2020 Provinsi Banten, di Hotel Yasmin, Karawaci - Kota Tangerang, Jum’at (29/03/2019). Pada Musrenbang RKPD 2020 ini, Pemprov Banten menetapkan tema “Pembangunan Berbasis Kewilayahan Untuk Mewujudkan Banten Sejahtera dan Berkeadilan.”

“Musrenbang ini adalah musyawarah. Mari kita ubah alur pikir kita, bagaimana dalam waktu singkat kegiatan ini mampu memberikan manfaat.  Sejauhmana rencana dapat direalisasikan dan bermanfaat,” demikian diungkapkan Gubernur Banten saat membuka Musrenbang RKPD 2020.

“Kita tangkap aspirasi masyarakat. Kita kompromikan dengan dewan. Terus kita anggarkan. Pembangunan jalan Tol, pembangunan bendungan irigasi, dan reaktivasi jalur kereta api, kita pikirkan bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegas Gubernur”.

Gubernur menjelaskan, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional.  Pemerintah Provinisi Banten telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas usulan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

“Pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten pada 2018 adalah Indeks Pembangunan Manusia 71,77%, laju pertumbuhan ekonomi 5,81%, tingkat pengganggguran terbuka 8,52%, dan penurunan angka kemiskinan  5,25%,” papar Gubernur

Gubernur juga memaparkan capaian Program Unggulan Pelaksanaan Pembanganunan Tahun 2018. Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis pada tingkat Menengah dan Khusus melalui BOS dan BOSDA senilai Rp. 554,31 miliar. Pembangunan 8 unit sekolah baru, 339 ruang kelas baru dan  24 ruang praktik siswa senilai Rp. 169,49 miliar.

Di bidang kesehatan, pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum terfasilitasi BPJS Kesehatan dalam rangka universal healt coverage senilai Rp. 58,95 miliar, pembangunan ruas jalan di wilayah utara dan selatan Banten dengan panjang mencapai 76,22 km senilai Rp. 684 miliar, pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 1.398 unit senilai Rp. 68,33 miliar, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh senilai Rp. 55,83 miliar, penataan kawasan Kesultanan Banten senilai Rp. 68,36 miliar. Dalam rangka penanggulangan resiko sosial, telah diberikan bantuan sosial kepada 40.876 rumah tangga sasaran senilai Rp. 58,13 miliar, pembanguan listrik perdesaan untuk memenuhi tingkat elektrifikasi sebanyak 9.832 rumah senilai Rp. 13,48 miliar.

Untuk tahun anggaran 2019, Gubernur menjelaskan, Provinsi Banten masih melanjutkan program unggulan tahun sebelumnya. Seperti program penyelenggaran pendidikan gratis senilai Rp. 1,03 triliun, pembangunan unit sekolah baru pendidikan menengah, ruang kelas baru dan ruang praktik senilai Rp. 100,08 miliar, pembiayaan kesehatan untuk mendukung universal healt coverage senilai Rp. 150,15 miliar, pengadaan untuk rumah sakit Cilograng, Cibaliung dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap 1 senilai Rp 15,95 miliar, pembangunan ruas jalan 88,98 km senilai Rp 772,41miliar, rehabilitasi irigasi dan sumber daya air senilai Rp. 71,07 miliar, penataan kawasan Kesultanan Banten senilai Rp 51,98 miliar, pembanguan sport center tahap 1 Rp 80 miliar, pembangunan rumah layak huni 110 unit senilai Rp. 6,5 miliar, peningkatan kualitas kawasan kumuh senilai Rp. 37,59 miliar, penanggulangan resiko   kapada 55.545 rumah tangga sasaran senilai Rp. 115,77 miliar, dan pembangunan listrik pedesaan 10.000 sambungan senilai Rp. 15,27 miliar.

Pada Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Banten, Gubernur menyampaikan isu strategis rencana kerja pembangunan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan daya saing daerah melalui aksesibiltas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur kawasan, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, peningkatan produk pertanian, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi brirokrasi.

Sedangkan target indikator kinerja makro pembanguan yang ingin dicapai pada 2020 adalah IPM  sebesar 72,64%, pertumbuhan ekonomi 6,4%, penurunan pengangguran terbuka  7,95%, dan penurunan angka kemiskinan 4,87%.

Hadir dalam Musrenbang, Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP., Ketua DPRD Provinsi Banten H. Asep Rachmatullah, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, perwakilan Kemendagri, perwakilan Bappenas, para kepala OPD Pemprov Banten, OPD Kabupaten/Kota, instansi vertikal, tokoh masyarakat Banten, alim ulama, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya di  Provinsi Banten.