Berita Diskominfo

Mendatangkan dua narasumber kompeten di bidangnya dalam pengelolaan website, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten di Aula Diskominfo SP Banten, Kamis, (07/03/2024).

Bimtek tersebut mengusung tema “Penglolaan Konten Website Pemerintah Provinsi Banten” yang dihadiri lebih dari 30 orang peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. 

Narasumber tersebut yaitu Agung Sedayu, wartawan senior Tempo yang berkiprah di bidang jurnalistik sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan Direktur Tata Kelola Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Hasyim Gautama. 

Turut hadir pula Plt Kepala Diskominfo SP Banten, Nana Suryana. Dalam sambutannya, Nana mengatakan dengan terselenggaranya bimtek ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengelolaan website. 

Selain itu, Diskominfo SP memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan pada OPD dengan persentase 80% agar OPD bisa mengelola informasi sehingga diadakan pelatihan oleh Diskominfo SP. 

Pemateri pertama, Hasyim menjelaskan konten adalah raja yang dapat dinikmati hasilnya oleh para pembaca terutama di website. 

“Konten adalah raja yang dapat dinikmati oleh para pembaca,” kata Hasyim. 

Dalam tampilan website, harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya identitas nasional yang harus memuat bendera, bahasa, lambang negara dan nama domain. 

Umumnya pengelolaan website pemerintah dikelola oleh pimpinan instansi, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari penanggung jawab, pengelola instansi dan pengelola konten. 

Penanggung jawab adalah sekretaris pada instansi, kemudian penanggung jawab menunjuk pengelola teknis dan pengelola konten. 

“Sebagai ASN punya kewajiban untuk menginformasikan semua kegiatan lewat pelayanan publik. Semua dinas wajib menginformasikan kegiatannya,” jelasnya. 

Perlu diketahui pula dalam pengelolaan konten website harus memuat beberapa poin yaitu:

1. Perencanaan

2. Penyediaan

3. Penilaian

4. Pemilahan

5. Pemutakhiran/ penghapusan

6. Pengolahan dan pendistribusian terhadap konten dengan menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan. 

Hasyim menegaskan, website pemerintah juga harus memuat profil badan pemerintah, profil potensi, profil layanan publik, produk hukum dan produk kebijakan, narasi tunggal program prioritas sesuai arahan presiden, penyelenggaraan program dan kegiatan badan pemerintahan, layanan aspirasi dan pengaduan serta berita dan informasi layanan lainnya. 

Selanjutnya, untuk menentukan kualitas konten website, perlu dilakukan hal berikut ini:

1. Update konten secara berkala

2. Membuat bentuk konten bervariasi (teks, foto, gambar, video/ audio, kualitas konten itu sendiri)

3. Memberikan peluang engagement atau interaksi dengan pengunjung berupa like, share dan comment

4. Hati-hati dengan _copy rights_

5. Muncul di bagian teratas dari hasil mesin pencari Search Engine Optimization (SEO). Penting untuk melihat sejauh mana munculnya tulisan konten website di Google. 

Dalam penulisan konten di website perlu memperhatikan SEO. Kenapa SEO penting? Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana konten tulisan muncul di pencarian google. 

Agar menerapkan SEO dalam website maka perlu adanya kompatibilitas konten dengan SEO dan menyisipkan link artikel yang telah tayang pada artikel yang akan dimuat agar memudahkan pembaca dalam membaca tulisan sebelumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan dan pembaca tulisan website. 

“Tips kompatibilitas dengan SEO, nama domain bisa dikenal oleh _Search Engine_ (SE) dan muncul di hasil pencarian, promosi website di halaman website yang lain dengan mencantumkan link alamat website yang sudah di _crawling_ oleh SE, dalam website ada fitur _sitemap_, biasanya sudah ada fitur ini dalam website yang berbasis _Content Management System_ (CMS), sering-sering melink kan antara berita satu dengan yang lain. Cara kerja SEO mengcrowling atau me-link-kan link,” kata Hasyim. 

Pemateri berikutnya, Agung Sedayu menambahkan bahwa website pemerintah bukanlah portal berita seperti Kompas.com, Detik.com dan lainnya sehingga konten website pemerintah tidak perlu berlomba dengan media. 

Yang harus dilakukan adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat berupa data, dokumen dan kebijakan. 

Bisa pula memunculkan kelebihan atau potensi daerah, melakukan perencanaan yang baik untuk memuat informasi yang bermutu. 

Dikatakan Agung, kebanyakan website pemerintah isi kontennya menuliskan seputar peristiwa sehingga hampir sama dengan portal berita media.

Sehingga solusinya adalah membuat perencanaan terlebih dahulu untuk satu minggu ke depan akan menulis apa dan menyiapkan konten apa. 

“Website pemerintah bukan media portal berita. Sajikan informasi dan berita tetapi jangan bersaing dengan mereka. Sajikan informasi pemerintah yang dibutuhkan publik berupa data, dokumen dan kebijakan. Tonjolkan kelebihan atau potensi daerah. Perencanaan yang baik untuk membuat informasi bermutu. Menjadi ruang interaksi dan menyerap aspirasi publik,” jelasnya.

“Kebanyakan berita pemerintahan yang dituliskan menggantungkan pada peristiwa sehingga hampir sama dengan portal berita media. Kelemahan utama jurnalis adalah menggantungkan pada peristiwa, solusinya yaitu dengan perencanaan. Pastikan segala sesuatunya direncanakan terlebih dahulu," sambungnya.

Agung menambahkan bahwa pengelolaan website pemerintah yang baik yaitu harus memberikan manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen perubahan bagi masyarakat. 

Informasi layak jika berkaitan dengan kepentingan publik, terverifikasi kebenarannya sesuai fakta dan bukan hoax. 

Dalam kesempatan ini, Agung juga memberikan tip membuat judul tulisan yang menarik karena judul adalah penentu tulisan kita mau dibaca orang atau tidak, berikut informasinya:

1. Singkat

2. Menggambarkan isi dan menarik. 

3. Hindari yang serius

4. Hindari penulisan singkatan

5. Ambil dari cerita/ modifikasi peribahas