Geram, Wagub Banten Sebut Ada OPD yang Manajerialnya Acak-acakan


Kabupaten Pandeglang – Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP. dengan nada geram mengungkapkan, masih ada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemprov Banten yang tidak memiliki sistem manajerial yang baik alias acak-acakan. Wagub merujuk kepada tidak satu visi-misinya antara pejabat pimpinan OPD dengan pejabat-pejabat di bawahnya sebagai pelaksana dari kebijakan sang pimpinan OPD.


“Ini ada persoalan leadership. Masih ada Kepala OPD yang tidak punya leadership. Sehingga para pejabat di bawahnya, para eselon III dan eselon IV-nya punya tujuan yang beda-beda. Bagaimana bisa bekerja dengan baik OPD seperti ini dalam melayani masyarakat?” ungkap Wagub saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Diklatpim IV Angkatan 82-85 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, di gedung Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Provinsi Banten – Kabupaten Pandeglang, Jumat (03/11/2017).

 

Wakil Gubernur juga mengatakan, bahwa persoalan yang terjadi di OPD tersebut salah satunya disebabkan oleh tidak dimilikinya kompetensi yang memadai dan sesuai dengan jabatannya oleh para pejabat di OPD bersangkutan. Oleh karena itu Diklatpim sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi para pejabat ASN tersebut.

“Apalagi kalau dari paparan Ibu Kepala BPSDM (Kepala BPSDM Provinsi Banten Endrawati) tadi, Diklatpim yang sekarang ini menggunakan pola baru yaitu pola kontribusi dimana dimungkinkan para pejabat peserta Diklatpim ditempa kompetensinya,” kata Wagub.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menjelaskan bahwa pejabat struktural Eselon IV memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses perencanaan sektoral dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi, memimpin para staf, dan mengajak seluruh stakeholder  strategis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas tersebut menuntut kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi, kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi staf dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Wakil Gubernur berharap, lulusan Diklatpim IV dapat menjawab kebutuhan mendasar yang diperlukan organisasi perangkat daerah. Menurutnya, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) unit kerja harus disusun berdasarkan data-data aktual agar indikator baik output, dampak dan manfaatnya dapat terukur dan juga bernilai manfaat bagi masyarakat serta tepat guna dan tepat sasaran.

Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Banten mengatakan, Diklatpim IV yang diikuti oleh 125 pejabat eselon IV, terdiri dari Kabupaten/Kota Provinsi Banten dan KPU Banten serta Kementerian Luar Negeri diselenggarakan selama 97 hari dalam empat tahapan sesuai dengan pola baru Diklatpim saat ini yang disebut Pola Kontribusi.

“Penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV yang mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Administrasi 3 Negara (LAN) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Perka LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV merupakan diklatpim pola baru dimana diharapkan dapat membentuk administrator publik dengan kompetensi kepemimpinan operasional,” kata Kepala BPSDM.

Dijelaskan Kepala BPSDM, jika Diklatpim pola baru tersebut diikuti oleh pejabat yang sudah menjabat sebagai pejabat eselon IV, atau bukan seperti pola sebelumnya dimana pejabat yang menjadi pesertanya adalah pejabat yang akan menduduki jabatan sebagai pejabat eselon IV.

“Jadi istilahnya ini dukdik, duduk (jadi pejabat dulu) dulu baru di didik (diklatpim). Tidak seperti sebelumnya yang dikduk atau di didik dulu baru duduk,” jelas Kepala BPSDM.

Kepala BPSDM juga menambahkan, bahwa Diklatpim pola baru ini memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Dengan demikian, indikator utama dalam keberhasilan peserta Diklatpim IV adalah penyusunan proyek perubahan. Penilaian terhadap kelulusan peserta Diklatpim Tingkat IV, difokuskan pada proyek perubahan yang disusun dan dianggarkan masuk pada kegiatan OPD asal peserta dan dialokasikan pada APBD Perubahan.

“Nah, komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi dan manajemen perubahan.” ujar Kepala BPSDM


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan