HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI


Oleh : ARIES, S.Sos., M.Si


Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dalam teknologi informasi adalah fakta bahwa konsep dan aplikasi teknologi informasi tersebut terus berubah. Perangkat digital yang terus berkembang dan semakin variatif telah mengubah budaya komunikasi masyarakat. Hal ini berdampak terhadap reorientasi lembaga humas pemerintah dalam menciptakan iklim komunikasi dinamis, efektif serta efisien melalui penerapan pola komunikasi dan penyebarluasan informasi berbasis pada teknologi informasi.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi umumnya merupakan istilah yang merujuk pada perangkat yang mencerminkan aplikasi komputer, telekomunikasi atau kombinasi keduanya. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja lembaga humas pemerintah (termasuk humas pemerintah daerah) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi kehumasan, konsultasi publik dan layanan informasi publik.

Fungsi utama lembaga humas pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 antara lain adalah fungsi komunikasi (eksternal dan internal), konsultasi publik serta layanan informasi publik. Ketiga fungsi dasar ini masing-masing bertujuan untuk membentuk kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah daerah; menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan; serta pelayanan informasi publik sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyebarluasan Informasi berbasis Teknologi Informasi

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2011 pasal 3 ayat 1 butir a lembaga kehumasan pemerintah daerah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah; mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat; serta menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat. Informasi dimaksud merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik (Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008).

Penyebarluasan informasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga humas pemerintah umumnya meliputi 3 (tiga) instrumen yakni melalui media massa (termasuk media luar ruang), lembaga komunikasi sosial dan yang terbaru adalah melalui media berbasis pada penggunaan komputer, gadget dan internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Synovate Analysis (2013) mengungkapkan bahwa penggunaan media internet mencapai 83% pada waktu tertentu lebih tinggi dibanding penggunaan media lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan media berbasis teknologi informasi dapat mengoptimalisasi penyebarluasan informasi kebijakan, program dan kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder. Karena itu diperlukan sistem diseminasi informasi yang terstruktur, terintegrasi sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTIKNas) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Governance).

Humas Pemerintah Daerah dan Tren Media Sosial

Penyebarluasan informasi kebijakan, program dan kegiatan yang berbasis pada teknologi informasi cenderung mengikuti tren media sosial yang berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagian lembaga humas pemerintah sudah berkomunikasi melalui media sosial seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Media sosial dipandang mampu mendekatkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Disamping berbagai fitur yang menarik dan interaktif menjadikan pengguna media sosial semakin meningkat.

Dalam tiga bulan terakhir tahun 2012, sebanyak 43,8 juta penduduk Indonesia termasuk pengguna jejaring sosial Facebook (comScore, 2013). Ini telah menempatkan Indonesia pada urutan keempat di dunia dalam penggunaan Facebook setelah Amerika, Brasil dan India. Demikian pula dalam penggunaan Twitter, saat ini Indonesia masuk dalam lima besar pengguna jejaring sosial tersebut. Pesatnya perkembangan media sosial saat ini karena semua orang sepertin bisa memiliki medianya sendiri. Sekarang hampir semua orang bisa mengakses media sosial melalui jaringan internet tanpa biaya besar, tanpa alat yang mahal dan dilakukan sendiri, dimana dan kapan saja. Bahkan sekarang peristiwa besar bisa segera diketahui dengan cepat di media sosial.

Menghadapi gelombang perubahan teknologi yang disertai dengan arus deras informasi, lembaga humas pemerintah daerah dituntut untuk bisa melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif agar produk-produk kehumasan bisa diterima oleh masyarakat. Saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang lebih dinamis, interaktif dan ingin tahu yang lebih banyak dari yang disediakan lembaga humas pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat kemasan informasi yang lebih interaktif, lebih instan dan bisa menyampaikan informasi dengan cepat tanpa mengorbankan akurasi, lebih mudah diproses dan didistribusikan melalui media sosial, dan lebih bervariasi dengan diperkaya melalui foto dan grafis yang menarik.

Karena itu diperlukan kajian untuk menghasilkan standar operasional prosedur atau standar tertentu yang mengatur penyelenggaraan program penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat dan stakeholder melalui media sosial.  Hal ini diperlukan untuk optimalisasi penyebarluasan informasi kebijakan, program dan kegiatan melalui media sosial.

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Kehumasan

Untuk mengoptimalisasi fungsi penyebarluasan informasi kebijakan, program dan kegiatan, lembaga kehumasan membutuhkan sistem elektronik yang terstruktur dan terintegrasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Sistem elektronik meliputi pengaturan pendaftaran, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, sertifikasi kelaikan sistem elektronik dan pengawasan.

Infrastruktur teknologi informasi yang dikelola oleh lembaga humas pemerintah daerah dapat memiliki beberapa fitur yang terintegrasi seperti penggunaan website, e-mail antar instansi, media sosial (facebook, twitter, youtube, dll) dan sistem layanan informasi publik. Penggunaan website dalam menyebarluaskan informasi kebijakan, program dan kegiatan dapat memaksimalkan tugas lembaga kehumasan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder. Penggunaan e-mail dapat memaksimalkan fungsi koordinasi antar instansi dan memungkinkan penggunaan nota dinas elektronik dan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012. Penggunaan sistem elektronik layanan informasi publik dapat memaksimalkan tugas lembaga kehumasan pemerintah daerah dalam pelayanan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah daerah.

Infrastruktur teknologi informasi (sistem elektronik) diperlukan untuk optimalisasi pelayanan sektor informasi publik mencakup penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat dan stakeholder serta meningkatkan pelayanan informasi publik.


 

*Penulis adalah ASN Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten


 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan