Rakor dan Dialog Kampanye Protokol Kesehatan

Rakor dan Dialog Kampanye Protokol Kesehatan
Rakor dan Dialog Kampanye Protokol Kesehatan

Kota Serang – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Ir. Hj. Eneng Nurcahyati didampingi oleh beberapa Kabid dan Kasi/Kasubag dilingkungan Dinas Kominfo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Dialog secara virtual dengan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kampanye Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Kamis (06/08/2020).  


Rakor yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kemkominfo-RI, berlangsung pada siang hari tersebut membahas tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam Inpres tersebut, dijelaskan bahwa dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

Terkait hal tersebut, para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dapat meningkatkan sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang memuat ketentuan antara lain kewajiban mematuhi protokol kesehatan meliputi perlindungan kesehatan individu dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Selain itu, perlindungan kesehatan masyarakat meliputi sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, perkantoran/tempat kerja/usaha/industri, sekolah/institusi pendidikan, tempat ibadah, stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko/pasar modern/pasar tradisional, apotek, warung makan/rumah makan/café/restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat pariwisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat dan fasilitas umum.

Dalam Inpres tersebut juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, yaitu sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.