Kadis Kominfo Ikuti FGD Jaringan Siber dan Pengawasan Media Komunikasi

Kadis Kominfo Ikuti FGD Jaringan Siber dan Pengawasan Media Komunikasi
Kadis Kominfo Ikuti FGD Jaringan Siber dan Pengawasan Media Komunikasi

Kota Serang - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Ir. Hj. Eneng Nurcahyati di dampingi oleh Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan Dwi Yudho Siswanto serta Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Haliludin, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Sinergitas antar Lembaga pada kegiatan Pengamanan Jaringan Siber dan Pengawasan Media Komunikasi Berkonten Negatif di Provinsi Banten, di Aula Kejaksaan Tinggi Banten - Kota Serang, Rabu (24/06/2020).


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten tersebut, menghadirkan narasumber yaitu Dr. Pratama Dahlian Persadha (Chairman and founder Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec) dengan materi kejahatan siber dan pengamanan jaringan, Lasmo Sudharno (Founder digital library) dengan materi konten media komunikasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan materi kejahatan siber dan pengamanan jaringan. Sedangkan peserta yang diundang pada kegiatan tersebut, antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Danrem Maulana Yusuf, Kabinda Provinsi Banten, Direktur Intelkam Polda Banten, Bais Provinsi Banten, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Pertahanan, Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Kemenag Provinsi Banten, Kemendikbud Provinsi Banten, Diskominfo Provinsi Banten, Kesbangpol Provinsi Banten, KPU Provinsi Banten. Adapun pelaksanaan kegiatan FGD tersebut dilakukan secara offline dan online sesuai protokol kesehatan dengan menerapkan social distancing dan dikombinasikan dengan video conference untuk narasumber dan peserta yang lokasinya jauh dengan kantor Kejaksaan Tinggi Banten.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut antara lain adalah menghimpun pendapat berkaitan dengan pengertian kejahatan siber dan pengamanan jaringan serta media komunikasi yang berkonten negatif, menentukan kedudukan tugas dann fungsi Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH) dan stakeholder lain di Provinsi Banten dalam hal kejahatan siber dan pengamanan jaringan serta pengawasan konten negatif media komunikasi sesui ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membentuk Gugus Tugas pengamanan jaringan siber dan pengawasan media komunikasi yang beranggotkan Pemda, APH dan stakeholder lain di Provinsi Banten.

Sedangkan yang melatarbelakangi terselenggaranya kegiatan tersebut yaitu lembaga Pemerintahan di Provinsi Banten saat ini harus semakin memperhatikan tingkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akhir-akhir ini kasus kejahatan di dunia maya terkait peretasan semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun non finansial. Kerugian terbesar adalah hancurnya reputasi lembaga terkait. Keamanan TIK sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik baik lembaga pemerintahan maupun bisnis. Sayangnya, masih banyak lembaga yang menyepelekan keamanan TIK. Keamanan informasi bukan sekedar aspek teknis semata, atau sekedar pemenuhan dokumen kebijakan dan prosedur, akan tetapi merupakan suatu siklus manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan upaya perbaikan.