Diskominfo Provinsi Banten Gelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2019

Diskominfo Provinsi Banten Gelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Serang - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 pasal 11 ayat (3) point b tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah. Maka dari itu, sebagai langkah penyempurnaan rencana kerja tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, melalui Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan  menyelenggarakan acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, di Ballroom Lt. 7 gedung Dinas PUPR Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Curug – Kota Serang, Rabu (06/03/2019).


Acara yang dibuka oleh Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten tersebut, dihadiri oleh peserta dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi komunikasi – informatika, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, stakeholder seperti RAPI, Telkom wilayah Banten, ORARI, KPID, Komisi Informasi Provinsi Banten, PWI,  BPS, IJTI, RRI, PRSSNI, BPTIK, Relawan TIK Provinsi Banten, UNTIRTA, UNSERA. Selain membuka acara, Kadis Kominfo juga menjadi narasumber dengan materi “Arah kebijakan pengembangan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian”. Adapun narasumber lainnya yaitu dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo RI  Setiawan, S.Sos., dengan materi “Arah kebijakan pembangunan nasional bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian”, Sub Bidang Komunikasi Informatika Bappeda Provinsi Banten Ika Kartika, S.Sos., M.Si., dengan materi “Prioritas dan rancangan awal RKPD Tahun 2020” dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten dengan materi “Pokok-pokok pikiran Dewan terkait pengembangan bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

Turut hadir pada acara tersebut, beberapa pejabat struktural Diskominfo yaitu Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media, Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi, Kepala Seksi Sarana Prsarana Telematika, Kepala Seksi Tata Kelola Persandian, Kepala Seksi LPSE, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika sebagai moderator.

"Dalam visi misi Gubernur Banten, kita harus meningkatkan tata kelola yang baik. Meningkatkan pendataan tepat waktu dengan berbasis kinerjas bagi para pegawai," ungkap Kepala Dinas Kominfo Pemprov Banten Komari saat membuka acara dan sekaligus sebagai narasumber.

“Kebijakan desentralisasi otonimi daerah, diserahkan kepada masing masing pemerintah daerah yang menangani wilayahnya masing masing agar lebih teratur. Setiap pegawai harus meningkatkan peran dan tupoksinya  masing masing dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Seluruh OPD harus lebih bersinergi untuk pengaruh e-gov dan Kominfo," papar Kadis Kominfo Pemprov Banten.

Sementara itu Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Setiawan mengatakan, sebagai pegawai kita harus meningkatkan tata kelola yang baik. Mengembangkan pelayanan secara terpadu untuk meningkatkan akses jaringan  secara online demi terciptanya pelayanan masyarakat yang baik. Selain itu terbitnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan dari Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika Bapeda Provinsi Banten, Ika Kartika mengatakan RPJMD 2019 – 2022 untuk meningkatkan pelayanan antar OPD lebih terpadu dan saling menginformasikan. Ika juga mengatakan Dinaas Kominfo Provinsi Banten harus kreatif.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Zaid mengatakan, dalam pokok pokok pembahasannya bahwa Kominfo harus mewujudkan  pelayanan berbasis teknologi.

"Bahkan mempunyai gedung tersendiri tidak tercampur dengan para OPD lainnya. Kemudian Kominfo juga harus lebih mensosialisasikan informasi OPD  kepada masyarakat guna terciptanya pelayanan kepada masyarakat.

Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam peroses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan undang undang. Seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah.

Forum perangkat daerah juga merupakan forum pembahasan dengan pemangku kepentingan yang terkait, dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bertujuan untuk saling mencari solusi  dalam rangka penajaman target kinerja sasaran program dan kegiatan