Seminar Nasional Mitigasi Resiko Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten


Kota Tangerang - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sukses menggelar Seminar Nasional Mitigasi Resiko Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2017, di Hotel Istana Nelayan - Kota Tangerang Selasa (20/12/2016).

Hadir dalam seminar tersebut beberapa narasumber antara lain Dr. Yusman Syaukat membahas mengenai “Mitigasi Resiko Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Wilayah Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten”, Dr. Herry Yogaswara membahas “Mitigasi Resiko Budaya dan Pengetahuan Lokal di Wilayah Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten”, Dr. Ivanovich Agusta membahas mengenai “Mitigasi Resiko Sosiologis dan Pengembngan Kelembagaan Lokal di Wilayah Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten”,

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Banten, Hudaya Lattuconsina dalam sambutannya mengungkapkan, maksud dan tujuan seminar adalah menyiapkan mitigasi resiko pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Banten.

Tujuan dari diselenggarakannya seminar ini adalah, mengidentifikasi jenis-jenis manfaat dan dampak percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Banten, mengidentifikasi peluang mitigasi resiko percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Banten, dan merumuskan kebijakan, strategi dan upaya yang dibutuhkan sebagai mitigasi resiko manfaat dan dampak percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Banten,” jelas Kepala Bappeda Banten.

Semenetraa itu, Plt Gubernur Banten, Nata Irawan, S.H., M.Si., dalam sambutannya mengungkapkan, pembanguan yang dilaksanakan merupakan suatu siklus atau proses yang berkelanjutan melalui berbagai macam cara dan pendekatan guna memastikan hasil pembangunan tersebut bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di semua tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing, yang saling mendukung dan memperkuat proses pembangunan yang kita laksanakan," ungkap Plt Gubernur Banten.

Pembangunan 12 proyek nasional mempunyai keunggulan dibanding proyek lain, karena dapat menjamin percepatan waktu, penyederhanaan regulasi, keamanan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Pusat telah menetapkan 12 proyek infrastruktur berlokasi di wilayah Banten.

"Dalam Perpres 3 tahun 2016 dijelaskan bahwa Gubernur atau bupati/walikota selaku penanggung jawab proyek strategis nasional didaerah memberikan perizinan dan non perizinanan yang diperlukan yaitu penetapan lokasi, izin lingkungan dan atau izin mendirikan bangunan, untuk memulai pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai kewenangannya," ungkapnya.

Adapun peserta seminar terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, para Bupati/Walikota dan para Kepala Bappeda dan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pejabat instansi vertikal di Provinsi Banten.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga menyerahkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal di Provinsi Banten.


 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan


Form Kritik dan Saran


Indeks Kritik dan Saran