Sekda :”Kesetiakawanan Sosial Kian Menjadi Isu Nasional”


Kota Serang - Kesetiakawanan sosial secara nasional perlu dibangkitkan kembali mengingat dinamika bangsa dan negara akhir-akhir ini semakin meningkat yang dikhawatirkan membuat kepedulian dengan sesama menurun.


“Makin jauhnya nilai keadilan, konflik suku, antar ras dan agama, kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukan bahwa refleksi kesetiakawanan sosial kian menjadi isu nasional," ungkap Sekda Banten Drs. H. Ranta Soeharta, M.M, pada acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Provinsi Banten, di Markas Group 1 Kopasus, Taktakan - Kota Serang, Rabu (07/12/2016).

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan bahwa kesenjangan-kesenjangan tersebut telah mengikis rasa kesetiakawanan yang ada dan mengurangi semangat nasionalisme pada diri masyarakat Indonesia.

"Untuk mengatasi masalah ini, maka rasa nasionalisme harus dikembalikan pada diri masyarakat dengan mengingatkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa," ucap Sekda.

Menurut Sekda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sangat konsen terhadap keberadaan data khususnya data kemiskinan dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemiskinan sebagai akar masalah dari timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial dan merupakan masalah yang menjadi tantangan kita bersama untuk segera ditanggulangi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Ino S Rawita menyebutkan, telah banyak program yang dilaksanakan Pemprov Banten sebagai wujud sinergitas keterpaduan program pusat dan daerah untuk bidang kesejahteraan sosial.

"Jamsosratu yang merupakan replikasi program PKH Kemensos. Bansos dari APBD serta dari dunia usaha melalui forum Coorporate Sosial Responsibility (CSR)”, kata Kepala Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial Banten juga menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan peran potensi dan sumber kesejahteraan, khususnya TKSK, pendamping PKH, pendamping Jamsosratu dan lainnya, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran untuk TKSK sebesar Rp.1 juta perbulan serta dana operasional Rp. 1 juta pertahun. Untuk pendamping Jamsosratu dialokasikan Rp. 1,5 juta perbulan dan operasional Rp. 2 juta pertahun. Pada tahun ini Pemprov melalui Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi kendaraan operasional roda dua kepada TKSK,

"Kita sudah anggarkan juga untuk pendamping program lanjut usia, fakir miskin dan pendamping program orang disabilitas yaitu Rp. 500 ribu perbulan. Kita juga terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada karang taruna, Tagana, pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial lainnya”, sebut Kepala Dinas Sosial.


 


Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Peta


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran