Sekda Minta Kepala OPD Persiapkan Diri Dievaluasi Gubernur

Sekda Minta Kepala OPD Persiapkan Diri Dievaluasi Gubernur

Kota Serang - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Ino S Rawita membuka rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) danReformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, bertempat di Ballroom Hotel Le dian Jalan Jendral Sudirman Nomor 88, Kota Serang, Rabu (24/10/2018). Menurut Pj Sekda, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan akan memastikan langsung kualitas kinerja masing-masing OPD. Oleh karenanya, Pj Sekda meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dapat mempersiapkan diri karena Gubernur akan memanggil langsung satu persatu untuk dievaluasi.


 Peserta rapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Provinsi Banten dan ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Turut hadir mendampingi Sekda, Asisten Daerah (Asda) I  Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Anwar Mas’ud dan Inspektur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Budi Prawira

Pj Sekda mengatakan, Gubernur akan mengevaluasi langsung kepala OPD berkaitan dengan anggaran 2019. Seluruh Kepala OPD akan dipanggil secara bergiliran pada tanggal  24 Oktober - 25 Oktober 2018. Untuk itu, Pj Sekda meminta agar para kepala OPD mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Begitu pula nanti pada 1 - 3 November 2018, kepala OPD yang belum assesment akan dikirim ke Bandung terkait evaluasi,” jelasnya.

 Menurut Pj Sekda, Gubernur juga mengharapkan agar nilai SAKIP yang saat ini masih banyak BB dengan rata-rata nilai 70-80, dapat ditingkatkan menjadi dominan A dengan rata-rata nilai 80-90, dengan catatan hasil evaluasi yang dilakukan sekarang menunjukan tanda-tanda peningkatan nilai signifikan. Merujuk hasil uji coba sebelumnya, rata-rata memperoleh nilai BB, menandakan dari 23 yang diuji coba siap untuk memperoleh nilai BB bahkan nilai A.

Lebih lanjutSekda Berharap agar Inspektur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Budi Prawira dapat membantu mewujudkannya. Meskipun banyak tantangan yang harus dilakukan dan diatasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Pada 2019, ujarnya, nantinya Tunjangan Kinerja (Tukin) akan diberikan berdasarkan capaian kinerja yang saling mendukung, yakni kinerja esselon II didukung oleh esselon III, kinerja esselon III didukung oleh esselon IV dan seterusnya, termasuk para Asda dan Staf Ahli juga harus saling mendukung karena ketika kinerja tidak ada, otomatis tukin tidak diterima.

“Oleh karena itu kalau proses itu sudah berjalan dengan baik dan benar, Insya Allah Tukin nya akan dinaikkan, dengan catatan pendapatan pajaknya (Dinas Bapenda) harus ditingkatkan, “tutur Sekda

Sementara ituInspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Budi Prawira menjelaskan bahwa Evaluasi akuntabilitas kinerja harus dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Langkah-langkah evaluasi atau perbaikan yang diambil diantaranya, (1) memastikan kepada OPD untukmemahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, (2) menyempurnakan perumusanoutcome diseluruh OPD, (3) menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, (4) memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja, (5) Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kerja secara berkala atas capaian OPD, (6) Pemberian penghargaan terhadap OPD berkinerja dan hukuman terhadap OPD yang tidak berkinerja.

“Idealnya, target yang diinginkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah minimal semua kabupaten/kota memperoleh nilaiBB, karena itu merupakan target aman. Kemen-PANRB mendorong agar semua OPD mendukung visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” imbuhnya